Sejalan Dengan Provinsi Konservasi, Bappenas-Pemprov Papua Barat Teken MoU Pembangunan Rendah Karbon

Menteri PPN/Bappenas Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam penandatanganan MoU low carbon development initiative, 18 Juni 2019.

Perdasus Provinsi Konservasi dan Perdasus Pemetaaan Wilayah Masyarakat Adat yang dicanangkan Gubernur Papua Barat ternyata sangat sejalan dengan program pemerintah menyangkut pertumbuhan ekonomi dengan tidak mengenyampingkan pelestarian lingkungan.

Ini terjadi dalam bentuk penandatangan nota kesepahaman tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Pemprov Papua Barat.

MoU itu diteken Menteri PPN/Bappenas Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, di ruang rapat Djunaedi Hadisumarto, Selasa (18/6/2019).

Menteri dalam sambutannya mengatakan Gubernur Papua Barat sangat peduli konservasi lingkungan, khususnya menjaga biodiversity (keanekaragaman hayati) Papua Barat.

Sejalan Dengan Provinsi Konservasi, Bappenas-Pemprov Papua Barat Teken MoU Rendah Karbon

Menurut Menteri, apa yang digagas harus tetap berdampak positif pada masyarakat Papua Barat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan pembangunan rendah karbon Papua Barat bisa kombinasikan keinginan pertahankan biodiversity dengan tetap memperbaiki kesejahteraan masyarakat, tutur Menteri.

Baca Juga :
Hormat Tangan Kanan, Rokok Tangan Kiri

Menteri juga mengatakan mendorong semua daerah untuk berpartisipasi dalam low carbon development initiative yang saling menguntungkan antara pelestarian lingkungan dengan upaya pertumbuhan ekonomi.

“Kita tak ingin ciptakan trade off atau zero sub game antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan,” tegas Menteri.

Menurut Menteri, selama ini bagi yang sangat pro lingkungan menganggap lingkungan di atas segala galanya, dan kadang-kadang korbankan aspek pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga :
Warga Usul Jalan Utama Wondama Dinamai Alberth Hanok Torey

Di sisi lain, yang pro pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tidak peduli dengan biaya yang ditimbulkan, at any cost, termasuk kadang-kadang mengorbankan lingkungan.

“Mungkin masa lalu kita belum berhasil satukan dua pandangan itu, dengan low carbon development initiative ini kita berhasil satukan dua pandangan itu sehingga bisa saling mengisi,” tutur Menteri.

Menteri kemudian meminta Pemprov, khususnya, Bappeda Papua Barat untuk bisa meneruskan ii ke level kabupaten/kota.

Baca Juga :
Ketua PKK Papua Barat Harapkan HKG PKK Bisa Perluas Pemasaran Produk Lokal

Menteri lalu menyampaikan bahwa low carbon development initiative ini sudah disampaikan ke masyarakat dunia, seperti dalam World Bank-IMF Meeting di Bali tahun lalu, dan World Bank IMF Spring Meetings medio April 2019 lalu.(an/dixie)