Majelis Rakyat Papua Barat memandang perlu terlibat dalam verifikasi proposal pembangunan gedung gereja.
“Gereja tumbuh seperti jamur. Mereka buat proposal pasti terjawab. Pertanyannya, apakah benar dibutuhkan?” ungkap Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren, Senin (8/7/2019).
MRPB, kata dia, perlu dilibatkan karena di lembaga kultur itu ada Pokja Agama. “Libatkan kami, agar kami turun lapangan dan melihat, apakah benar-benar diperlukan? Sebab, banyak gereja tapi jemaatnya sedikit,” ujarnya.
Persoalan lain, banyak gereja di pedalaman yang justru lebih memerlukan bantuan ketimbang yang di wilayah perkotaan.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Di kota, jumlah bantuan yang terjawab cukup besar, ketimbang di wilayah terpencil yang hanya Rp50-150 juta. Padahal orang Papua banyak di sana. Ini bisa menimbulkan kecemburuan,” ungkapnya.
Menurutnya, jika pemerintah memahami dengan baik UU Otsus. Maka alokasikan juga ke lembaga kultur, meski bukan dalam pos anggaran.
“Bantuan keagamaan 10 persen dari dana Otsus. Sebagai lembaga kultur, kita perlu terlibat di dalamnya. Berikan ruang ke kami agar kami bisa buat rekomendasi dan turunkan anggota ke lapangan,” tuturnya, lalu meminta dalam APBD 2020 MRPB juga harus dilibatkan untuk pembahasan anggaran Otsus.
“Kita juga perlu memberikan saran dan masukan untuk pengelolaan dana otsus,” jelasnya.(njo)