Universitas Presiden Dapat Menjawab Masalah Tenaga Kerja di Papua

Universitas Presiden Dapat Menjawab Masalah Tenaga Kerja di Papua

Oleh:
Yulianus Thebu
Anggota MRP Papua Barat
Pokja Adat Utusan Raja Ampat

Peningkatan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP) sangat erat hubungannya dengan pendidikan dan telah menjadi salah satu bagian penting selain kesehatan, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan infrastuktur yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Sehubungan setiap tahun pemerintah menyiapkan beasiswa bagi putra putri papua untuk study ke luar negeri, hal ini cukup baik tetapi perlu dikaji ulang dengan memperhatikan program beasiswa luar negeri yang dilakukan Kementerian Keuangan RI.

Program beasiswa ini memberikan kesempatan kepada mereka yang telah lulus sarjana di Indonesia dan mau kuliah S2 ke luar negeri. Lulusan S1 akan mendapat pembekalan bahasa Inggris dan materi lainnya yang berhubungan dengan study S2 ke luar negeri nantinya.

Baca Juga :
Ketua MRPB Bilang Maklumat Caleg OAP Tidak Wajib Tapi Hati Nurani

Sehingga mahasiswa yang akan mengambil studi S2 sesuai dengan bakat dan minat yang telah diperoleh sesuai study S1, dengan harapan setelah selesai study dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah bagi daerahnya demi terwujudnya cita-cita bangsa.

Pengiriman mahasiswa Papua untuk studi keluar negeri terutama program S1 perlu dievaluasi secara baik diakhir Otsus di tahun 2021.

Sudah berapa sarjana, magister dan doktor lulusan luar negeri yang telah berhasil dan kembali membangun Papua?

Baca Juga :
Join Domain, Penjaga Gawang Keamanan Informasi Ditjen Perbendaharaan di Papua Barat

Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap apa yang disampaikan ketua Komisi VII DPR RI ketika berkunjung ke Sorong Papua Barat. Hasil yang didapat di sana adalah tingkat pengangguran generasi muda Papua cukup tinggi. Hampir semua tenaga kerja diambil dari luar Papua. Hal ini terjadi karena kualitas SDM yang belum siap di pasar kerja di Papua Barat.

Banyak lulusan sarjana yang tidak memiliki keahlian tambahan, tenaga kerja lulusan SMK yang perlu dibekali dengan keahlian khusus seperti penguasaan Bahasa Inggris.

Saya sarankan untuk pemerintah provinsi segera melihat masalah ini secara serius dan bijak, agar tidak terjadi persaingan kerja yang berdampak negatif.

Baca Juga :
Disebut Pindah Kamar, Ini Jawaban Bram Ramar

Inti dari amanat otonomi khusus bagi saya adalah orang Papua harus pintar, mendapat pekerjaan yang layak, sudah pasti punya penghasilan dan hidup sehat dan sejahtera.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua telah berupaya dengan membangun di semua bidang, namun masih saja masalah seperti yang disampaikan Ketua komisi VII DPRI Dede Yusuf.

Saya mengusulkan kepada pemerintah Provinsi untuk coba membangun kerja sama dengan universitas yang memiliki kurikulum nasional dan internasional dan berpola asrama.

Baca Juga :
Dirjen Otda Harap Ada Forum Kekuasaan Segitiga Papua

Universitas Presiden di Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat merupakan salah satu perguruan tinggi bertaraf internasional.

Memiliki pendidikan pola asrama yang cocok bagi putra putri Papua. Menggunakan bahasa Inggris dalam semua proses perkuliahan, sehingga belajar di universitas ini sudah pasti bisa berbahasa Inggris.

Selain itu para mahasiswa akan dididik untuk menguasai bidang yang dipelajari sehingga tamat langsung diterima untuk bekerja.

Universitas ini juga menyiapkan mahasiswa yang mau study S2 ke luar negeri.

Bagi saya universitas Presiden ini sangat cocok dalam menjawab berbagai persoalan di Papua.(***)