Gubernur Papua Barat: Ricuh di Manokwari Manfaatkan Anak Usia SMP dan SMA

Gubernur Papua Barat: Ricuh di Manokwari Manfaatkan Anak Usia SMP dan SMA
(Kiri ke kanan) Kapolda Papua Barat Brigjen Hery Rudolf Nahak, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dan Bupati Kaimana Matias Mairuma dalam pertemuan dengan masyarakat dan para tokoh di Kaimana, 24 Agustus 2019.

Dalam kunjunganya ke Kabupaten Kaimana bersama Kapolda dan Pangdam XVIII Kasuari, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan jika ricuh yang berujung pembakaran , pengerusakan dan penjarahan di Manokwari terjadi karena ada pihak lain yang memanfaatkan momentum ini.

Menurut Gubernur, demo damai di Manokwari, Sorong dan Fakfak dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk kepentingan tertentu, sehingga berujung pada aksi anarkis, perusakan, dan penjarahan tersebut.

“Ada demo damai tetapi ada pihak-pihak lain yang menggunakan demo ini untuk kepentingan yang pada akhirnya terjadi aksi anarkis dan perusakan-perusakan fasilitas pemerintah dan masyarakat. Juga ada penjarahan terutama di Manokwari. Ini yang kita tidak inginkan,” ujar Gubernur.

Gubernur Papua Barat: Ricuh di Manokwari Manfaatkan Anak Usia SMP dan SMA
Para tokoh Kaimana dalam pertemuan Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, dan Kapolda Papua Barat di Kaimana, 24 Agustus 2019.

Menurut Gubernur, yang terjadi di Manokwari, saat demo yang terkoordinir dan aspirasinya mau di bawa ke DPRD dari kampus UNIPA baru sampai di tugu di Manggoapi, kantor DPRD dan Kantor MRP sudah terbakar.

“Ini berarti di luar kelompok demo damai ada pihak-pihak yang punya kepentingan yang menyusup. Yang mereka gunakan adalah anak-anak kita, adik-adik kita yang masih umur SMP dan SMA, dan mungkin juga dipengaruhi dengan miras dan lain-lain,” beber Gubernur.

Gubernur kemudian menegaskan semua aspirasi yang telah diserahkan akan diteruskan ke pemerintah pusat baik ke Mendagri maupun Presiden.

Gubernur Papua Barat: Ricuh di Manokwari Manfaatkan Anak Usia SMP dan SMA
Peserta pertemuan masyarakat Kaimana dengan Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, dan Kapolda Papua Barat di Kaimana, 24 Agustus 2019.

Rata-rata aspirasi itu menyangkut persoalan yang terjadi di Malang dan Surabaya yaitu terkait harkat dan martabat serta jati diri orang Papua.

“Inti dari beberapa aspirasi itu sudah jelas meminta untuk menindak tegas oknum-oknum, baik ormas, ataupun oknum-oknum lain yang terlibat perlu di proses sesuai prosedur hukum,” tegas Gubernur.

Gubernur kemudian mengatakan pengalaman adalah guru terbaik bagi kita, sehingga bila ada ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan pemerintah, atau pembangunan dan pembinaan masyarakat bisa disampaikan aspirasi itu melalui jalur yang ada.

Baca Juga :
Tim Pemprov Tekuk Pegaf 2-1

Misalnya melalui demo damai ataupun meminta waktu kepada pejabat daerah dan perwakilan-perwakilan, agar bisa menyampaikan aspirasi secara arif dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang sama-sama tak diinginkan.

“Karena kita orang asli kaimana dan Papua Barat, maka saudara-saudara kita dari seluruh Nusantara bisa datang dan tinggal dengan kita disini. Kita punya tanggungjawab untuk menjaga mereka, menjamin keamanan bagi mereka supaya kita bisa tinggal bersama sebagai anak bangsa,” pesan Gubernur.(cpk3)