Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang berupaya membangun sistem alokasi pekerjaan proyek untuk pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Salah satunya melalui pertemuan dengan seluruh OPD terkait itu. Pertemuan itu dipimpin Asisten II Melkias Werinussa, mewakili Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Kamis (05/09/2019).
Menurut Melkias, pertemuan itu merupakan tindaklanjut instruksi Gubernur, sesuai aspirasi yang disampaikan pengusaha OAP beberapa waktu lalu.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Dengan sistem itu diharapkan pengusaha OAP yang sekarang, ibaratnya, masih memakai motor nantinya akan memiliki truk dan alat-alat berat.
Bila sekarang masih berkantor, katakanlah, di jalan, maka nantinya bisa berkantor representatif yang gampang dikunjungi.
Terkait kendala, tutur Melkias, adalah database pengusaha OAP di Papua Barat. “Ada yang datanya ganda, kami coret. Kita lambat melakukan verifikasi” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur menyatakan 70% pengusaha OAP dibina pemerintah kabupaten/kota, sedangkan 30% dibina Pemprov.(an/dixie)