APBD Perubahan 2019 Papua Barat diproyeksikan bisa dituntaskan akhir pekan ini, atau paling lambat awal pekan depan.
“Sama-sama dengan penetapan beberapa Raperdasi dan Raperdasus, supaya kita tak berulang-ulang lakukan rapat paripurna,” ujar Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, menjawab pekerja pers, Rabu (18/09/2019).
Dalam APBDP ini ada alokasi anggaran semacam hibah sekira Rp20 M untuk realisasi Kejati Papua Barat.
APBDP, tambahnya, belum mengakomodir pembangunan gedung baru DPR PB dan MRPB. Anggara itu kemungkinan akan dialokasikan di APBD induk 2020 oleh DPR PB periode 2019-2024.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Kita bersyukur apa yang disampaikan ke pemerintah pusat untuk pembangunan kantor DPR dan MRP Papua Barat direspons (baik).
Tahun depan akan dibangun kembali,” tuturnya.
Terkait Raperdasus, dari tiga yang rencananya ditetapkan, dua diantaranya dilebur menjadi Raperdasi karena tak bisa jadi Raperdasus, yaitu tentang kuota jamaah haji, sedangkan pemberdayaan perempuan Papua tetap Raperdasus.(an/dixie)