Masyarakat Tanah Papua (Provinsi Papua Provinsi Papua Barat) tak akan banyak bicara lagi dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
Itu bakal terjadi karena seluruh aspirasi masyarakat Tanah Papua sudah tersusun berdasarkan masukan dan kajian semua lapisan masyarakat, termasuk legislatif dan eksekutif.
Ini dikatakan Ferdinando Solossa SE, juru bicara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Tanah Papua, pada pekerja pers usai pelantikan DPR Papua Barat, Rabu (02/10/2019).
Itu akan terjadi karena aspirasi itu sudah dibahas dari tingkat terbawah dengan pemerintah kabupaten/kota se Papua Barat, yang kemudian disinkronisasikan dengan aspirasi dari Provinsi Papua.
Sinkronsasi dan harmonisasi aspirasi itu, menurut pria yang juga Ketua DPRD Maybrat, Papua Barat itu, sedang dilakukan Papua Barat melalui sebua tim kecil inisiasi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Tim ini, kata Ferdinando yang juga pengurus pusat Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), terdiri dari legislatif dan eksekutif yang mengidentifikasi masalah-masalah di Papua Barat.
Tim besok rencananya akan melakukan pertemuan dengan para kepala daerah dan Forkopimda se Papua Barat untuk mengharmonisasikan, sekaligus mendapatkan pembobotan, aspirasi yang akan dibawa ke Presiden.
Setelah harmoisasi itu usai akan dilakukan pertemuan Provinsi Papua dan Papua Barat untuk sinkronisasi lebih lanjut, sehingga aspirasi yang dibawa satu suara.
“Jadi kita manfaatkan benar waktu yang telah disediakan Presiden setelah dilantik nanti,” tegasnya, lalu mengajak seluruh masyarakat Tanah Papua untuk menjaga kedamaian dan kenteraman agar semua aktivitas dan pembangunan segala bidang bisa berjalan lancar.(an/dixie)
