Pimpinan DPR Papua Barat Dilantik, Gubernur Minta Hilangkan Kompetisi Demokrasi

Pimpinan DPR Papua Barat Dilantik, Gubernur Minta Hilangkan Kompetisi Demokrasi Jurang Pemisah
Pelantikan pimpinan DPR Papua Barat, 5 Desember 2019.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan meminta agar pimpinan DPRPB yang baru saja dilantik agar dapat menghilangkan kompetisi demokrasi saat Pemilu lalu. Bagi Gubernur, itu hanya menjadi jurang pemisah.

“Masih banyak program yang harus dilaksanakan pimpinan dan anggota dewan yang mana berhasil dan tidaknya bergantung pada kalian juga. Untuk itu, kompetisi demokrasi yang lalu jangan pernah diartikan sebagai jurang pemisah,” ujar Gubernur usai pelantikan pimpinan DPRPB dan penyerahan palu sidang di sebuah hotel di Manokwari, Kamis (5/12/2019) pagi tadi.

Hal itu, tambah Gubernur, justru harus dijadikan wadah untuk mendewasakan seluruh pemangku kepentingan dalam berpolitik yang diwujudkan dalam sebuah kebersamaan.

Pimpinan DPR Papua Barat Dilantik, Gubernur Minta Hilangkan Kompetisi Demokrasi Jurang Pemisah

Pimpinan DPR Papua Barat periode 2019-2024 yang dilantik masing masing, Ketua: Orgenes Wonggor (Golkar), Wakil Ketua 1, Renly Mansawan (Nasdem), Wakil Ketua 2 Saleh Siknun PDIP, Wakil Ketua 3 Yongki Roberto Fonataba (Demokrat).

Kata Gubernur, pimpinan DPR merupakan mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan daerah.

“Mulai saat ini, saudara-saudara adalah milik seluruh masyarakat. Perbedaan, pertentangan dan permasalahan Pemilu hendaklah dilebur dalam satu cita-cita, yakni ciptakan kebersamaan di Papua Barat,” pesan Gubernur.

Gubernur lalu mengimbau kepada seluruh anggota dan stakeholder agar mendukung pimpinan yang baru di lantik dalam menjalankan tugas sesuai visi misi dan janji yang pernah diucapkan.

Sementara itu, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, semua pimpinan dalam konteks ini memiliki suara yang sama. Pengucapan sumpah janji yang dilaksanakan ini, selain merupakan amanat yang harus dilaksanakan, tujuan utamanya agar pelaksanaan pemerintahan di Papua Barat agar berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga :
Sukses Ala Eko Maryanto, Anggota DPR PB

Dia lalu mengingatkan, ada tugas besar DPR Papua Barat yang harus segera diselesaikan, yakni pembahasan dan persetujuan untuk menetapkan APBD 2020.

“Di sisa waktu 3 minggu ini, semoga bisa dilaksanakan dan dirampungkan bersama pemerintah dengan baik,” ajaknya.(an/njo)