“Mulai hari ini saya minta tidak ada yang pakai kantor ini. Cari tempat lain”.
Kalimat ini dilontarkan Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, di ruangan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Cabang Manokwari di lingkungan kantor Dinas Kesehatan Manokwari, dalam sidak, Jumat (06/12/2019).
Bupati marah lantaran HAKLI menggunakan aset kantor Dinkes termasuk beban biaya listrik. Bupati bahkan menuding HAKLI hanya kerja proyek pemerintah provinsi hingga larut malam.
“Mereka kerja sampai larut malam sedangkan tugas utama di Dinas Kesehatan di sini tidak dilaksanakan. Makanya harus tutup ruangan ini, dan cari ruangan lain jangan memanfaatkan aset ini,” ujar Bupati yang dikonfirmasi usai sidak.

Kata Bupati, HAKLI pasti memiliki anggaran untuk sewa dan lain lain, jadi mereka harus cari tempat lain untuk kontrak.
“Jangan pakai ini lalu biaya dibebankan ke Dinas Kesehatan. Ini sudah dari 2018. Hampir dua tahun mereka pakai tetapi bebanya dinas yang tangung, padahal ini proyek dari provinsi,” beber Bupati.
Menurut Bupati, dia bukan melarang tetapi prosedur ijinnya harus jelas, dilaporkan dari Bupati turun ke bawah.
“Saya dari 3 bulan lalu sudah tahu, tapi karena berbagai aktivitas baru hari ini saya bisa cek. Bendahara sampaikan bebannya ke dinas sedangkan ini proyek dari Dinkes Provinsi. Mereka harus komunikasi baik. Ada surat resmi dan prosedur. Jangan karena kejar proyek lalu bebannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten,” tegas Bupati.
Soal ini, Kepala Dinas Kesehatan Manokwari dr Bandaso enggan berkomentar. Pihak HAKLI cabang Manokwari pun belum bisa berkomentar.(njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››