Penanganan Korupsi Polda Papua Barat Dinilai Mandek 3 Bulan, Dianggap Belum Layak Naik Tipe

Rustam SH, praktisi hukum di Manokwari.

Penanganan sejumlah kasus korupsi di Polda Papua Barat hingga kini belum juga tuntas. Kasus-kasus itu misalnya pematangan lahan dan pembangunan talud PLTMG Kaimana, pengadaan tanah kantor Dinas Perumahan Papua Barat yang menyisakan dua dari lima tersangka, sidik kasus gereja GBI di Sorong, penyidikan dana hibah perawatan situs Mansinam 2018-2019, dan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk nelayan Kota Sorong.

Catatan papuakini.co, tiga bulan terakhir ini tidak ada perkembangan terbaru penanganan kasus-kasus tersebut.

LMS, tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah kantor Dinas Perumahan Papua Barat belum juga dilimpahkan, padahal berkasnya sudah P21 sejak 12 November 2019. Hingga saat ini Polda Papua Barat belum mampu menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Papua.

Berkas ND alias Nina di kasus yang sama belum dinyatakan P21.

Di satu sisi, tiga tersangka kasus ini tinggal menunggu putusan hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari.

Kondisi ini jadi perhatian Rustam SH, salah satu praktisi hukum di Manokwari. Dia secara pribadi menyatakan Polda Papua Barat belum pantas untuk naik tipe dari B ke A jika merujuk track record penanganan perkara Tipikor.

“Jangan lupa, Polda Papua Barat pernah dapat record terbaik penanganan Tipikor. Tapi kenyataannya apa? Jadi, jangan kulit saja yang mau diganti, tapi pentingnya kualitas dan kuantitas. Analoginya, naik kelas jangan ada angka merah di raport,” ujarnya pada papuakini.co, Rabu (29/01/2020).

“Jangankan yang pematangan lahan dan talut untuk PLTMG Kaimana, yang dinas Perumahan Papua Barat di Manokwari saja belum tuntas, malahan penyidik harus bolak balik sendiri. Bahkan penyidiknya harus jadi terperiksa. Ini kan aneh,” tuturnya.

Dia lalu mengatakan satu dari tiga kasus pengadaan tanah Dinas Perumahan Papua Barat adalah Orang Asli Papua.

“Ingat, jangan sampai timbul kecemburuan sosial. Mereka membayar berdasarkan AJB yang dibuat tersangka ND. Kenapa ND belum P21 dan mengapa LMS belum tahap II?” tanyanya.

Baca Juga :
Kapolda Papua Barat Waspadai Dua Potensi Konflik

Dia juga sangat menyayangkan soal penyidik yang menjadi terperiksa.

“Ada mekanisme di mana tersangka yang tidak terima, atau merasa ada yang salah dalam penetapan tersangka, mengajukan praperadilan. Artinya, jika penyidik Tipikor menjadi terperiksa, itu berarti tersangka korupsi tidak menempuh praperadilan tapi melapor ke Propam. Padahal, ada intruksi berdasarkan Peraturan Kapolri yang menyebut bahwa penyidik yang sedang menangani perkara korupsi tidak bisa menjadi terperiksa,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Tornagogo Sihombing menepis anggapan perkara korupsi di Polda Papua Barat mandek, karena masih menunggu audit kerugian negara dari BPKP Papua Barat.

“Kita sudah ajukan tapi hasilnya belum ke luar. Terus ada lagi dua yang masih diteliti di Kejati Papua. Itu saja persoalannya. Kalau yang menunggu audit BPKP, katanya hasil audit akan keluar di akhir bulan Februari,” tutur Kapolda.

Saat disinggung soal berkas LMS yang sudah dinyatakan P21 sejak 12 November 2019 namun belum juga ada pelimpahan tahap II, Kapolda menyatakan akan menanyakan ke Dirkrimsus.

Sementara itu, konfirmasi lanjutan terkait informasi penyidik tipikor menjadi terperiksa Propam, Kapolda belum menanggapinya kala dikonfirmasi kembali sore harinya.(njo)