Bupati Kaimana Matias Mairuma mengatakan Pemkab siap membangun Unit Kerja Keimigrasian (UKK) karena sudah merupakan kebutuhan daerah demi pelayanan pada masyarakat.
“Selama ini kalau masyarakat yang butuh pelayanan keimigrasian harus ke Sorong,” ujar Bupati usai pertemuan dengan Kakanwil Hukum dan Ham Papua Barat, Antonius Ayorbaba, Jumat (28/02/2020).
Di Kaimana tiap tahun ada kegiatan wisata rohani dan umroh yang harus berurusan dengan keimigrasian, sehingga kehadiran UKK sangat membantu daerah untuk menyelesaikan masalah ini.
“Saya sebagai kepala daerah menyambut baik dan akan melanjutkan dalam rapat teknis dengan melibatkan keuangan dan lain-lain, supaya bisa cepat. Mudah-mudahan sudah ada sebelum saya menyelesaikan tugas ini,” tutur Bupati.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Anggaran pembangunan UKK akan dimasukan dalam APBD Perubahan Kabupaten Kaimana 2020. “Tadi Pak Kakanwil memberikan signal butuh anggaran sekitar 2,5 M. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan itu,” tutup bupati.
Sementara itu, Ayorbaba mengapresiasi Pemkab karena kunjungannya disambut luar biasa bukan hanya oleh Bupati tetapi semua pimpinan OPD.
Menurutnya, Kaimana ke depan memiliki prospek dan kedudukan yang sangat strategis, sehingga Kanwil Kumham Papua Barat, dengan semua tugas pokok dan fungsi akan memberi dukungan sepenuhnya pada kerja-kerja pemerintah daerah Kabupaten Kaimana.
“Secara teknis tadi kami sudah bahas. Kita berharap sinergitas yang terbangun ini memberi dampak bagi pemenuhan HAM di Kabupaten Kaimana, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya apa yang menjadi tugas pokok Kementerian Hukum dan Ham bisa dinikmati masyarakat di Kabupaten Kaimana,” paparnya.(yos)