Alokasi Belanja Pusat 2021 di Papua Barat Naik, Serapan Triwulan I Melonjak Tajam

Alokasi Belanja Pusat 2021 di Papua Barat Naik, Serapan Triwulan I Melonjak Tajam
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, M Ali Hanafiah (kanan), dan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I, Neil Edwin, dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN Triwulan I 2021 di aula Kasuari, lantai III, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, 07 April 2021.

Alokasi belanja negara di Papua Barat melalui APBN 2021 naik 20,79 persen, jadi Rp12,59 T, dibanding APBN 2020.

Ini terungkap dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN Triwulan I 2021 di aula Kasuari, lantai III, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, Rabu (07/04/2021).

Menurut Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, M Ali Hanafiah, didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I, Neil Edwin, kenaikan setelah refocusing anggaran di 2021 itu  terdiri dari  Rp9,28 T untuk belanja pemerintah pusat, dan Rp3,31 T untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dari alokasi tersebut, kata PhD (doktor) alumnus Flinders University Australia ini, realisasi belanja pemerintah pusat di triwulan I 2021 mencapai Rp1,54 T, atau 16,65 persen dari pagu.

Ini pertumbuhan signifikan, 78,62 persen, dibanding triwulan I tahun 2020.

Belanja ini terdiri dari  Belanja Pegawai Rp518,23 miliar (tumbuh 35,72% karena didorong peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja), Belanja Barang Rp.356,14 M (tumbuh 13,56% karena dipengaruhi belanja operasional dan non operasional yang mulai meningkat sejalan dengan mulai adanya aktivitas kegiatan perkantoran.

Selanjutnya, tutur pria yang baru sekira dua bulan bertugas di Papua Barat ini, Belanja Modal  Rp666,47 M (tumbuh 295,93% karena didorong adanya belanja terhadap proyek berjalan dan multi years seperti pembangunan jalan, jembatan maupun belanja peralatan dan mesin), Belanja Bantuan Sosial  Rp2,16 M (tumbuh 7,93%), dan Belanja Lainnya Rp30 juta.(*/dixie)

Baca Juga :
Kemendagri Harap Papua Barat Bisa Tender Pekerjaan Sebelum APBD Ditetapkan