Ini Jawaban Bupati Kaimana Soal LKPJ TA 2020

Ini Jawaban Bupati Kaimana Soal LKPJ TA 2020
Suasana sidang paripurna DPRD Kaimana yang diikuti secara virtual dari ruang rapat kantor Bupati Kaimana.

Bupati Kaimana, Freddy Thie, menjawab catatan dan rekomendasi DPRD Kaimana atas keterangan LKPJ Bupati Kaimana tahun anggaran 2020.

“Terkait pendapatan daerah, ke depannya eksekutif akan bersinergi dengan legislatif untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendapatan daerah, termasuk pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, retribusi bahan galian golongan C, retribusi pemakaian kekayaan daerah,” kata Bupati Kaimana, didampingi Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada.

Dari sisi realisasi anggaran DAK non fisik yang hanya 60 persen, dan realisasi belanja lainnya yang kurang dari 90 persen, dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 dan protokol kesehatannya, sehingga OPD-OPD kurang leluasa melaksanakan kegiatan di lapangan.

Terkait standar harga barang dan jasa, Bupati Kaimana menyatakan mulai tahun 2020 terbagi menjadi 2 dokumen.

Untuk pengadaan barang, namanya dokumen Standar Satuan Harga (SSH), dan untuk jasa dan kegiatan fisik namanya dokumen Analisa Standar Belanja (ASB).

“Ini merupakan format baru yang mulai diterapkan di tahun 2020, sehingga dokumennya belum sempurna sesuai harapan kita. Ke depannya akan kami sempurnakan lagi, standar harganya akan dirasionalkan, disesuaikan dengan kondisi riil pasar dan kondisi lapangan saat ini,” jelas Bupati Kaimana.

Terkait Dinas Pendidikan yang realisasi Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) 0 persen, karena pada tahun 2020 merupakan puncaknya pandemi Covid-19 sehingga tidak ada pengiriman siswa dari Kaimana.

Demikian halnya dengan dana BOSDA yang juga tidak dapat direalisasikan karena tidak ada SK Kepala Daerah yang menjadi acuan untuk penyaluran.

“Soal RKB yang berjalan agak menyimpang dari target adalah RKB di Kampung Siawatan. Dari target 2 RKB, hanya dibangun 1 RKB karena harga satuannya kecil sedangkan standar belanja bahannya besar, sehingga tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan 2 RKB,” ungkap Bupati Kaimana.

Baca Juga :
DCS Kaimana 283 Calon, PKS dan PKPI Tidak Penuhi Kuota

Menyangkut rekomendasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang harus mempedomani tahapan dan jadwal yang telah ditentukan agar APBD tepat waktu, akan diperhatikan.

Demikian juga dengan rekomendasi terkait pelelangan pekerjaan di awal tahun, sehingga mempercepat serapan anggaran, ini juga akan diperhatikan.

Mengenai jaringan internet, merupakan salah satu program unggulan yang ada sehingga akan diupayakan agar segera bisa terealisasikan.

“Kami juga berkomitmen untuk menerapkan sistem reward and punishment bagi ASN dan pejabat agar memberikan motivasi kepada ASN untuk lebih meningkatkan kinerjanya,” tegas Bupati Kaimana.(yos)