Banjir yang kerap terjadi di Kota Sorong tak akan pernah tuntas jika daerah hulu tak dibenahi.
Ini dikatakan Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Ir Heri GN Saflembolo ST MT, menanggapi pernyataan Walikota Sorong, Drs Ec Lambertus Jitmau MM.
“Benahi daerah hulu yang jadi daerah resapan air. Kondisi riil di sana gundul akibat aktivitas masyarakat lakukan galian C. Begitu juga DAS (Daerah Aliran Sungai, red),” tutur Kepala Dinas PUPR Papua Barat pada papuakini, Rabu (15/09/2021).
Daerah hulu yang dimaksud ada di kawasan Kelurahan Matalamagi, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong.
Hilangnya daerah resapan air itu membuat terjadi erosi yang pada gilirannya menyebabkan banjir, bersama sedimen yang mendangkalkan drainase.
“Perlu reboisasi. Saran kami, Khusus tempat galian C untuk sementara dihentikan, ditutup, atau dievaluasi. Kalau hulu itu tak diatasi, pasti hilir akan banjir,” beber Kepala Dinas PUPR Papua Barat.
Kadis PUPR Papua Barat lalu mengatakan, sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, sungai di kawasan KM 10 merupakan kewenangan tanggungjawab pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR lewat Balai Sungai. “Kami dari provinsi sifat membantu, mendukung melalui saluran sekunder,” tutur Kepala Dinas PUPR Ppaua Barat.
Di KM 10 Pemprov Papua Barat sudah lakukan pembuatan saluran sekunder di 2020 dan 2021, dengan pusat kegiatan di Kampung Bugis. Dari situ saluran sekunder akan keluar di KM 8,5 samping PLN.
“Juga sudah ada saluran di kiri dan kanan jalan, tapi akibat sedimentasi dari kawasan hulu, dan elevasi jalan sangat tinggi, air jadi tak bisa mengalir ke sungai,” jelas Kadis PUPR Papua Barat.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››