Parlemen Jalan (Parjal) Papua Barat mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk tidak menunjuk Penjabat Gubernur Papua Barat yang tidak diusulkan DPR Papua Barat.
“Kami ingatkan dengan tegas, Jakarta jangan melakukan pen-drop-an nama lain di luar rekomendasi lembaga terhormat DPR Papua Barat. Jika itu terjadi maka Jakarta telah menunjukan sikap yang tak terpuji bagi daerah, seolah-olah Jakarta lah yang tahu persoalan daerah,” ujar Ketua Parjal, Ronald Mambiew, dalam pesan tertulis yang diterima papuakini, 25 Oktober 2023.
“Sekali lagi, jangan ada calon siluman yang masuk karena sponsor yang sarat kepentingan kelompok, partai, dan individu. Mohon untuk menomorsatukan semangat pelayanan bagi rakyat,” tegas Ketua Parjal.
Menurutnya, pemerintah pusat harus mengindahkan dan menjalankan asas kepatuhan aturan atas rekomendasi DPR Papua Barat tentang usulan para calon Penjabat Gubernur Barat yang mengerucut pada dua figur, Velix Vernando Wanggai dan Valentinus Sudarjanto Sumito.
“Harus fokus pada dua nama tersebut mana yang akan ditetapkan pemerintah pusat menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat sesuai mekanisme dan aturan,” tutur Ketua Parjal.
Dia menegaskan Parjal akan melakukan aksi penolakan jika Jakarta mendrop nama lain sesuai keinginan Jakarta di luar kebutuhan rakyat tentang Penjabat Gubernur Papua Barat.
Parjal kemudian mengimbau masyarakat untuk menanti pejabat yang akan ditunjuk pusat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat untuk menggantikan Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw MSi.
“Untuk Bapak Paulus Waterpauw, Parjal mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian selama ini di Papua Barat. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian,” tandas Ketua Parjal.(*/dixie)
