Waktu berbulan-bulan untuk memasukkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ternyata tidak cukup.
Buktinya, seperti dilansir detikcom pada 14 Januari 2019, Papua Barat dinyatakan KPK sebagai provinsi dengan tingkat kepatuhan LHKPN terendah di Indonesia dengan angka 0,39 persen dari 517 wajib lapor.
Apa penyebabnya?
Menurut Ispektur Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiono, biang keroknya adalah gangguan internet. “Ada permasalahan gangguan internetnya.
,” ujarnya, Jumat (18/1/2019).
Dia lalu mengatakan jika tidak dilaporkan maka bisa jadi ada temuan nanti.
“Apapun harta kita, laporkan saja. Tidak ada masalah,” tandasnya.(an/dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››