Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmen mengakomodir 70% luas daratan menjadi kawasan hutan lindung, sebagaimana dinyatakan dalam International Conference on Biodiversity and Creative Economy (ICBE) di Manokwari.
Penegasan Papua Barat sebagai provinsi berkelanjutan dan pro konservasi itu disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam diskusi bersama delegasi Norwegia yang dipimpin Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Ola Elvestuen, di sebuah hotel di Kota Sorong, Kamis (14/2/2019).
Berbagai upaya untuk mencapai tujuan itu, antara lain, meningkatkan pencegahan deforestasi dengan meninjau kembali proses perizinan, dan memperkuat penataan ruang yang lebih pro lingkungan, memperluas dan meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan alam baik hutan, laut dan kawasan penting bagi masyarakat adat.
Upaya lainnya adalah mendukung pembatasan pengiriman kayu bulat ke luar Papua Barat, perlindungan total ekosistem mangrove dan gambut, memberantas pembalakan liar, penegakan hukum, dan mencegah pencemaran lingkungan dengan pembatasan dan penghapusan kemasan dan kantong plastik.
Hanya saja, Pemprov terkendala tingginya jumlah masyarakat, sekira 1,1 juta jiwa, yang masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, dan 25% penduduk di Papua terkategori miskin berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Gubernur sangat menyayangkan hal tersebut, mengingat Papua Barat memiliki kekayaan alam baik tanah, hutan dan mineral yang melimpah.
“Ditambah lagi pembangunan infrastuktur yang belum optimal dan rendahnya kapasitas SDM,” tutur Gubernur dalam diskui yang turut dihadiri, antara lain, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegan Kaale, dan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr Ir Ruandha Agung Sugardiman MSc itu.
Untuk itu, Gubernur meminta dukungan dan bantuan dari Norwegia dalam mencapai target dan komitmen menindaklanjuti deklarasi Manokwari tersebut.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Kunjungan Norwegia ini merupakan keseriusan menindaklanjuti diskusi awal di Norwegia antara Pemprov dengan Norwrgia beberapa waktu lalu.(an/dixie)