Sensus Orang Asli Papua (OAP) dan pemberdayaan pengusaha asli Papua jadi dua hal yang ditekankan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, saat membuka Rapat Kerja Bupati/Walikota se-Papua Barat di Teminabuan, Sorong Selatan, Senin (29/4/2019).
Sensus OAP harus dilakukan dengan sinkronisasi Sensus Penduduk Nasional, sedangkan pemberdayaan pengusaha asli Papua mesti diperhatikan OPD dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, urusan konkuren, dan urusan pilihan.
Hal lain yang diingatkan Gubernur adalah sinergi Renstra dan RPJMD kab/kota dengan Pemprov, di mana program-program yang disusun dan dilaksanakan harus mengurangi kemiskinan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Selain itu, harus ada evaluasi penyerahan kewenangan SMA/SMK ke kabupaten/kota yang telah dua tahun berlangsung. “Terutama guru non PNS dan penyelesaian ganti rugi tanah SMA/SMK di bawah tahun 2017 yang jadi tanggungjawab pemerintah kab/kota,” ingat Gubernur.
Sebelumnya, Ketua Panitia Nataniel D Mandacan melaporkan kegiatan 29-30 April 2019 ini bertema “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa serta Penyelenggaraan Otonomi Khusus yang Efektif Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat.”
Kegiatan ini menampilkan pembicara, antara lain, Dirjen Otda Kemedagri, Dirjen Bina Pemeritahan Desa Kemendagri, Kepala BNPB RI, dan Dr Sonny Mumbunan dari Research Center for Climate Change Universitas Indonesia.(an/dixie)
