Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol, SE, MA, merasa prihatin dengan situasi dan kondisi pemalangan yang dilakukan di kantor Bupati Sorong Selatan (Sorsel).
Pasalnya, akibat pemalangan, aktivitas dan pelayanan kepada publik menjadi terganggu.
“Sebagai putra daerah, saya merasa prihatin dengan situsi dan kondisi seperti ini, karena pemerintahan di sana sangat terganggu, dan ini sudah berjalan kurang lebih satu minggu,” ujar pria kelahiran 20 Juli 1970 itu menjawab papuakini.co, Senin (27/11).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, Pemkab Sorsel harus lebih fokus menyelesaikan persoalan tersebut karena sangat mengganggu pelayanan publik.
Untuk itu Kondjol berharap agar tanah kantor bupati di Sesna, tanah adat (ganti rugi) yang belum dibayar lunas kepada masyarakat adat suku Ani sebesar 39 M, harus diselesaikan dengan serius.
Apalagi, tuntutan masyarakat itu sudah ada dari masa pemerintahan Drs. Otto Ihalauw, M.A (bupati sebelumnya) sampai pemerintahan saat ini yang dipimpin Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, SE dan Wakil Bupati Drs. Marthinus Salamuk.
“Mereka janji politik bahwa setelah mereka terpilih dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati akan menyelesaikan kasus-kasus tanah, terutama tanah di kantor bupati,” ungkap Kondjol.
Akibat janji politik tersebut, masyarakat menuntut untuk segera diselesaikan, mengingat sudah hampir 2 tahun realisasi atau pemenuhan janji itu belum juga terwujud.
“Dengan kondisi ini saya selaku putra asli dari Sorong Selatan, sekaligus mantan anggota DPRD dua periode, meminta agar Pemkab Sorsel serius menyelesaikan masalah ini dengan baik, supaya pemerintahan di sana dapat berjalan kembali,” tandasnya.(jjm)
Click here to preview your posts with PRO themes ››