Direktur PHD Ditjen Otda Kemendagri Apresiasi Inisiatif Biro Hukum Papua Barat
Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sukoyo SH MSi, mengapresiasi inisiatif Biro Hukum yang…
Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sukoyo SH MSi, mengapresiasi inisiatif Biro Hukum yang…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperluas wawasan OPD-OPD tentang penyusunan produk hukum dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penyusunan Produk…
Pelantikan enam anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) hasil keputusan Mahkamah Agung akan dilaksanakan tidak melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu…
Pemerintah Provinsi Papua Barat menepis tudingan ketua LSM Pemuda Anti Korupsi Seluruh Indonesia (PAKSI), Erwin, yang mengklaim telah melaporkan Gubernur…
Biro Hukum Pemprov Papua Barat memberikan pemahaman tentang hukum positif atau hukum nasional pada masyarakat. Salah satunya dalam bentuk sosialisasi…
Nasib Perdasus Pengangkatan Anggota DPR Papua Barat jalur Otonomi Khusus akan ditentukan dalam pertemuan antara tim Papua Barat dengan tim…
Perdasus tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sangat penting bagi masyarakat adat di Papua Barat. Keberadaan Perdasus itu membuat masyarakat adat…
Biro Hukum Pemprov Papua Barat menyamakan persepsi dan pemahaman prosedur penerbitan produk hukum daerah (PHD) bersama bagian hukum dan perundangan…
Biro Hukum Pemprov Papua Barat akan menjalankan perintah terkait perjanjian kerjasama (PKS) di bidang hukum perdata dan tata usaha negara…